ANALISIS HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP DOKUMEN PERJALANAN, VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL DALAM PENGENDALIAN ORANG ASING DI INDONESIA
Keywords:
Immigration, Travel Documents, Visa.
Abstract
This study aims to analyze the role and function of travel documents, visas, entry permits, and residence permits within the Indonesian immigration legal system. The increasing mobility of people across countries requires an effective control system to maintain state sovereignty and legal certainty. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The data consist of primary legal materials, including Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, and secondary legal materials such as books, scientific journals, and official documents. The results show that travel documents, visas, entry permits, and residence permits form an integrated system in immigration control. Travel documents function as official identification for international travel, visas serve as initial entry permits to Indonesian territory, entry permits act as legal validation upon arrival, and residence permits provide the legal basis for foreigners staying in Indonesia. However, in practice, several issues are still found, including lack of public understanding, misuse of visas, violations of residence permits, and overlapping regulations. Therefore, strengthening regulations, improving supervision, and enhancing public legal literacy are necessary to improve the effectiveness of the immigration system in Indonesia in a comprehensive and sustainable manner.
References
Abimanasa, M. S. (2019). Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
Aji, M. R. S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). Pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan dokumen perjalanan dalam menjaga keamanan negara.
Ayuningtyas, D. W. (2021). Penerapan good governance dalam meningkatkan pelayanan publik keimigrasian. Journal of Administration and International Development, 1(1), 1–13.
Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak bebas visa kunjungan singkat oleh warga negara asing. Jurnal Kolaboratif Sains, 1(1), 1137–1147.
Daliman, M., & Arifin, R. (2020). Cooperation initiatives between the Directorate General of Immigration and the Australian government on airports in Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 17(1), 63–76. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.549
Damayanti, A., Naray, P. N., & Karyoprawiro, B. L. (2023). Peran keimigrasian dalam pencegahan terorisme di wilayah perbatasan: Studi kasus Kantor Imigrasi Tahuna. Jurnal Politica, 13(2), 240–259.
Dewansyah, B. (2015). Perkembangan politik hukum dan kebutuhan hukum keimigrasian Indonesia: Menjawab sebagian, melupakan selebihnya. Hasanuddin Law Review, 1(2), 140. https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.88
Dwirokhmeiti, E. L., & Setyawan, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran izin tinggal keimigrasian oleh mahasiswa asing di Indonesia. The Spirit of Law, 2.
Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal. 4(1), 76–87.
Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Sinar Grafika.
Hasan, A. (2015). Pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia. Lex et Societatis, 3(1).
Laela, S., & Rakasiwi, G. (2021). Tanggung jawab hukum pengelola hunian terhadap pengawasan izin tinggal warga negara asing di wilayah hunian apartemen. IBLAM Law Review, 1(3).
Laluraa, S. (2020). Peraturan hukum tentang dokumen perjalanan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi. Lex et Societatis, 8(4).
Martiawan, R. (2019). Tata kelola pemerintahan: Kebijakan pemerintahan yang terbuka melalui pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Kuningan. Prosiding Senaspolhi, 2(1).
Maulana, M., & Jalil, H. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh terhadap pemberian izin tinggal bagi warga negara asing. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2(2), 345–357.
Monoarfa, K. (2021). Sanksi atas pelanggaran izin tinggal warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lex et Societatis, 9(1).
Muharmonth, M., & Arief, A. M. R. (2017). Prosedur pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang (Disertasi, Riau University).
Naibaho, G. V. (2022). Analisis hukum pertanggungjawaban pidana bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin (Studi putusan No. 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn).
Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 197–212.
Novarera, H., Rasito, R., & Maryani, M. (2018). Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) (Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi) (Disertasi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Nurrahman, A., Dimas, M., Ma’sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 3(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JTKP/article/view/2126/1056
Nurrahman, A., Sabaruddin, S., & Salma, R. N. L. (2022). Optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 4(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JPKP/article/view/2878/1446
Puspitasari, V. G. (2019). Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
Qorina, F. A. (2018). Implementasi kebijakan tentang keimigrasian terhadap tenaga kerja asing (Studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Malang). Universitas Brawijaya.
Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 44(2), 81–106. https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279
Rahmi, T. Y. (2021). Penegakan hukum terhadap WNA pemegang KITAS menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru (Disertasi, Universitas Islam Riau).
Ramadhani, D. F. (2021). Analisis pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing yang melanggar izin tinggal di wilayah Indonesia. Academia Edu, 2(2), 51–58.
Sande, J. P. (2020). Selective policy imigrasi Indonesia terhadap orang asing dari negara calling visa. Indonesian Perspective, 5(1), 92–111.
Setiawati, D. (2015). Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (overstay). Pandecta Research Law Journal, 10(1).
Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Registratie, 5(2). https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717
Aji, M. R. S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). Pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan dokumen perjalanan dalam menjaga keamanan negara.
Ayuningtyas, D. W. (2021). Penerapan good governance dalam meningkatkan pelayanan publik keimigrasian. Journal of Administration and International Development, 1(1), 1–13.
Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak bebas visa kunjungan singkat oleh warga negara asing. Jurnal Kolaboratif Sains, 1(1), 1137–1147.
Daliman, M., & Arifin, R. (2020). Cooperation initiatives between the Directorate General of Immigration and the Australian government on airports in Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 17(1), 63–76. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.549
Damayanti, A., Naray, P. N., & Karyoprawiro, B. L. (2023). Peran keimigrasian dalam pencegahan terorisme di wilayah perbatasan: Studi kasus Kantor Imigrasi Tahuna. Jurnal Politica, 13(2), 240–259.
Dewansyah, B. (2015). Perkembangan politik hukum dan kebutuhan hukum keimigrasian Indonesia: Menjawab sebagian, melupakan selebihnya. Hasanuddin Law Review, 1(2), 140. https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.88
Dwirokhmeiti, E. L., & Setyawan, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran izin tinggal keimigrasian oleh mahasiswa asing di Indonesia. The Spirit of Law, 2.
Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal. 4(1), 76–87.
Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Sinar Grafika.
Hasan, A. (2015). Pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia. Lex et Societatis, 3(1).
Laela, S., & Rakasiwi, G. (2021). Tanggung jawab hukum pengelola hunian terhadap pengawasan izin tinggal warga negara asing di wilayah hunian apartemen. IBLAM Law Review, 1(3).
Laluraa, S. (2020). Peraturan hukum tentang dokumen perjalanan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi. Lex et Societatis, 8(4).
Martiawan, R. (2019). Tata kelola pemerintahan: Kebijakan pemerintahan yang terbuka melalui pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Kuningan. Prosiding Senaspolhi, 2(1).
Maulana, M., & Jalil, H. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh terhadap pemberian izin tinggal bagi warga negara asing. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2(2), 345–357.
Monoarfa, K. (2021). Sanksi atas pelanggaran izin tinggal warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lex et Societatis, 9(1).
Muharmonth, M., & Arief, A. M. R. (2017). Prosedur pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang (Disertasi, Riau University).
Naibaho, G. V. (2022). Analisis hukum pertanggungjawaban pidana bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin (Studi putusan No. 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn).
Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 197–212.
Novarera, H., Rasito, R., & Maryani, M. (2018). Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) (Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi) (Disertasi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Nurrahman, A., Dimas, M., Ma’sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 3(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JTKP/article/view/2126/1056
Nurrahman, A., Sabaruddin, S., & Salma, R. N. L. (2022). Optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 4(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JPKP/article/view/2878/1446
Puspitasari, V. G. (2019). Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
Qorina, F. A. (2018). Implementasi kebijakan tentang keimigrasian terhadap tenaga kerja asing (Studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Malang). Universitas Brawijaya.
Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 44(2), 81–106. https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279
Rahmi, T. Y. (2021). Penegakan hukum terhadap WNA pemegang KITAS menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru (Disertasi, Universitas Islam Riau).
Ramadhani, D. F. (2021). Analisis pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing yang melanggar izin tinggal di wilayah Indonesia. Academia Edu, 2(2), 51–58.
Sande, J. P. (2020). Selective policy imigrasi Indonesia terhadap orang asing dari negara calling visa. Indonesian Perspective, 5(1), 92–111.
Setiawati, D. (2015). Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (overstay). Pandecta Research Law Journal, 10(1).
Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Registratie, 5(2). https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717
Published
2026-05-18
How to Cite
Fabio Dwi Prawira. (2026). ANALISIS HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP DOKUMEN PERJALANAN, VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL DALAM PENGENDALIAN ORANG ASING DI INDONESIA. Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 12(02), 213 - 227. https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.13134
Section
Articles
