PENYEMPITAN SUBJEK PENERIMA BEBAS VISA KUNJUNGAN: ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 10 TAHUN 2025 MENJADI NOMOR 10 TAHUN 2026
Abstract
Minister of Immigration and Corrections Regulation Number 10 of 2026 added six countries to Indonesia's visa-free visit list and revoked Regulation Number 10 of 2025. Most news reports described this change as an expansion. This study looks at a change that received little attention: the new regulation no longer contains the phrase “or Holders of Certain Stay Permits of a Country” in its title and scope. The study uses a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show three things. First, the number of beneficiaries grew from three to six, but the basis for granting the facility through this regulation now rests only on nationality and no longer on residence status in a third country. Second, the change does not directly conflict with Article 2 of Presidential Regulation Number 95 of 2024, because a ministerial regulation only adds names to the list and cannot revoke a higher rule. However, it may confuse officers at immigration checkpoints, especially regarding Singapore permanent residents in the Riau Islands. Third, the change makes document checks simpler and gives Indonesia full control over who receives the facility, while the choice of the six countries still needs to be tested with visitor data. This study recommends an official clarification on the status of stay permit holders after the new regulation came into force.
References
Buku :
Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.
Hadjon, P. M., dkk. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Indrati, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Yogyakarta: Kanisius.
Kelsen, H. (1945). General theory of law and state. Cambridge: Harvard University Press.
Santoso, M. I. (2004). Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Jakarta: UI Press.
Sihombing, S. (2013). Hukum keimigrasian Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan.
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan.
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan.
Sumber Internet :
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2026, 16 Juli). Kemenimipas menambah enam negara penerima bebas visa kunjungan ke Indonesia. Diakses dari https://kemenimipas.go.id
Kompas.com. (2026a, 16 Juli). Pemerintah tambah 6 negara bebas visa kunjungan ke Indonesia, ada Turki hingga Belarus. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2026/07/16/11032311/pemerintah-tambah-6-negara-bebas-visa-kunjungan-ke-indonesia-ada-turki
Kompas.com. (2026b, 23 Juli). Bebas visa 6 negara untuk siapa? Diakses dari https://travel.kompas.com/read/2026/07/23/161000427/bebas-visa-6-negara-untuk-siapa-
