EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI JENIS SOLAR YANG BERDAMPAK PADA PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH POLRES KUANTAN SINGINGI
Abstract
The misuse of subsidized diesel fuel is a criminal offense that not only causes financial losses to the state but is also closely linked to the rampant illegal gold mining activities occurring in Kuantan Singingi Regency. The availability of subsidized diesel fuel supports the operation of the dredging machines used by illegal miners; therefore, law enforcement against these two crimes should be conducted synergistically. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by the Kuantan Singingi Police against the criminal misuse of subsidized diesel fuel and its impact on illegal gold mining activities in the region. The research method employed is a normative legal approach using legislative and conceptual frameworks. The findings indicate that law enforcement against the misuse of subsidized diesel has not been effective due to limited resources, weak inter-agency coordination, and a lack of commitment among law enforcement officials. These conditions directly contribute to the continued operation of unlicensed gold mining, which is increasingly widespread. Comprehensive and coordinated legal enforcement system reform is needed to break the chain linking these two interconnected crimes.
References
Buku
Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika.
Hartono. (2012). Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana. Sinar Grafika.
Ishaq. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Muhammad, A. (2011). Etika Profesi Hukum. Citra Aditya Bakti.
Purnama, I. K. A. (2018). Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Refika Aditama.
Sunarso, S. (2015). Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika.
Supramono, G. (2012). Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Rineka Cipta.
Jurnal dan Artikel Ilmiah
Bakri, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak. Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(3).
Fauziah, D., & Ishak. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. JOM Fisip, 4(1), 1–15.
Guntara, T., R, M., & Edorita, W. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 1(2), 1–15.
Maizardi, E. B. S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci). UNES Law Review, 1(1), 70–80.
Marselon, & Amin, R. M. (2017). Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(1), 1–12.
Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2022). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1(2), 54–64.
Putri, H. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. Lex Renaissance, 5(4), 863–876.
Weven, J. H. S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. http://e-journal.uajy.ac.id/14875/
Skripsi/Tesis
Juanda, A. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi. Universitas Riau.
Sumber Online
Kompas. (2012). Pemberdayaan Pertambangan Skala Kecil Belum Optimal. Minerba.Esdm.Go.Id. https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-pemberdayaan-pertambangan-skala-kecil-belum-optimal
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
